BMUN Perikanan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

JAKNEWS, Dalam setiap kesempatan, tidak henti-hentinya Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyuarakan agar pemerintah dapat benar-benar memfasilitasi nelayan kecil yang ada di berbagai daerah.

Menurut Ketua Umum KNTI M Riza Damanik, asistensi dan fasilitasi kepada nelayan tradisional atau koperasi nelayan tersebut diperlukan terutama untuk mengatasi keterbatasan modal, informasi, dan akses ke pasar.

Apalagi, selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, asistensi-fasilitasi pemerintah akan dapat membuat pelaku usaha perikanan baik kecil hingga menengah secara nasional guna meningkatkan kapasitas produksinya.

Dengan peningkatan kapasitas produksi maka diharapkan akan melesatkan pula daya saing pelaku perikanan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk nelayan.

Untuk itu pula, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sepakat dalam upaya pemerintah guna mengaktifkan lembaga seperti Bulog Perikanan yang dinilai merupakan solusi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Ketika berkunjung ke redaksi LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (19/5), dijelaskan bahwa Bulog Perikanan itu bisa secara langsung dilaksanakan oleh lembaga Bulog sekarang maupun dari BUMN Perikanan yang ada di dalam negeri.

Dengan adanya Bulog Perikanan maka hasil nelayan tradisional di berbagai daerah kapan pun juga akan dapat terserap dan tidak sia-sia.

Selain itu, penyerapan harga tangkapan dan hasil budi daya pelaku usaha perikanan juga harus dilakukan sesuai dengan standar harga yang berlaku di pasaran.

Lembaga Bulog Perikanan itu harus terdapat hingga ke tingkat daerah-daerah terutama yang merupakan sentra produksi perikanan di Tanah Air.

Terkait dengan wacana Bulog Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah kesempatan mengatakan akan memberdayakan kembali dua BUMN Perikanan untuk menjadi lembaga penyangga hasil kelautan dan perikanan, semacam Bulog untuk perikanan.

Menurut Menteri Susi, dua BUMN itu akan bertugas guna menyerap hasil perikanan para nelayan di seluruh Indonesia seperti yang telah dilakukan selama ini oleh Perum Bulog dalam menyerap komoditas beras. “Ini agar harga di tingkat nelayan tidak jatuh,” ucapnya.

Sedangkan anggota DPR RI dari Komisi IV, Made Urip di Kendari, Sabtu (28/2), mendorong perusahaan umum Badan Urusan Logisltik (Perum Bulog) menjadi Badan Otoritas Pangan Nasional.

Dengan menjadi Badan Otoritas Pangan Nasional, maka diharapkan Bulog bisa bertanggung jawab mengendalikan dan menjamin ketersediaan seluruh bahan pangan di Indonesia, termasuk bahan pangan dari perikanan.

Apalagi, selama ini pemerintah sulit mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan dinilai karena kewenangan Bulog dalam mengendalikan pangan sangat terbatas.

Dalam mengendalikan pangan nasional, lanjutnya, Perum Bulog hanya mengurus bahan pangan strategis saja seperti beras, gula dan terigu.

Peringatkan Bank Kadin juga menawarkan usul lain untuk kelancaran pembiayaan perikanan yang juga terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, yaitu dengan mendorong pemerintah dapat memperingatkan bank yang enggan menyalurkan kredit untuk sektor kelautan dan perikanan.

Wakil Ketum Kadin Bidang Perikanan Yugi Prayanto mengusulkan, bank yang tidak menyalurkan kredit perikanan dapat diberikan semacam “kartu merah”.

Menurut Yugi, saat ini baru sekitar 1 persen dari keseluruhan total kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor kelautan dan perikanan.

Padahal, penyaluran kredit perbankan itu juga penting dalam rangka menciptakan lebih banyak lagi pengusaha bidang perikanan nasional.

Kadin sendiri juga telah meningkatkan kerja sama antara lain dengan perbankan untuk membiayai usaha perikanan tangkap dan budidaya kapasitas menengah dan besar.

Kerja sama tersebut juga dimaksudkan untuk pembiayaan pembangunan galangan dan pembuatan kapal ikan, serta serta perikanan terpadu wilayah pesisir.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran kredit untuk sektor kelautan dan perikanan pada 2016 dapat mencapai hingga sebesar Rp9,2 triliun.

Secara terperinci, penyaluran kredit program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) tahun ini ditargetkan senilai Rp9,2 triliun atau tumbuh sebesar 24,2 persen dibandingkan realisasi kredit pada 2015 senilai Rp6,69 triliun.

Program Jaring dibuat untuk mendorong akselerasi atau percepatan peningkatan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Realisasi Program Jaring pada tahun 2015 lalu tercapai melebihi target awal dibuatnya Program Jaring.

OJK melansir terdapat 22 perusahaan sektor maritim, termasuk bidang kelautan dan perikanan, yang menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal. Hingga Mei 2016, jumlahnya mencapai Rp14,1 triliun.

Selain itu, Kredit Program Jaring di berbagai daerah itu juga diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan nelayan dan pelaku usaha demi mendorong pengembangan usaha, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Sebagaimana diwartakan, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia mendukung penuh pelaksanaan Program Jangkau, Sinergi, dan “Guideline” (Jaring) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Bakti Prasetyo di Kabupaten Demak, Kamis (12/5) menegaskan, program itu bertujuan merealisasikan salah satu program pemerintah dengan sasaran utama mengangkat pembangunan maritim melalui pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.

Bakti mengatakan Perum Jamkrindo mendapat tugas dalam membantu dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengakses modal perbankan.

Menurut dia, dengan adanya jaminan yang diberikan Perum Jamkrindo maka perbankan akan lebih berani untuk menyalurkan kreditnya kepada para pelaku UMKM, termasuk untuk para nelayan.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengingatkan agar Program Jaring Nelayan yang digulirkan pemerintah jangan sampai menjerumuskan nelayan dengan utang yang berasal dari kredit perbankan.

Abdul Halim menyoroti mekanisme Jaring yang dikembangkan OJK-KKP sebatas menyalurkan dana perbankan dalam bentuk pinjaman dan menggunakannya sebagai indikator keberhasilan.

Menurut dia, dengan pola seperti itu maka pemerintah juga dinilai tidak perlu “susah payah” karena nelayan diberikan kredit oleh perbankan.

Sekjen Kiara berpendapat, program Jaring mendorong nelayan untuk berutang dan memberikan kewenangan penuh kepada kelompok nelayan untuk menggunakan dana pinjaman.

Dia menyarankan pemerintah meniru Malaysia agar negara bisa memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga dana yang diberikan bisa digulirkan untuk usaha-usaha kelautan dan perikanan yang produktif.

Abdul Halim mencontohkan di Bumi Dipasena (Lampung) dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyediaan dana cadangan.

Maksimalkan BUMN Sedangkan terkait dengan BUMN bidang perikanan, Abdul Halim menegaskan pendirian BUMN Perikanan memang diarahkan untuk mendukung aktivitas perikanan rakyat dan mesti berakhir pada meningkatnya kesejahteraan.

Untuk itu, ujar dia, yang diperlukan pembuatan peta jalan yang memungkinkan perwujudannya dan terhindar untuk menjadikan BUMN sebagai “ATM” bagi kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks perumusan peta jalan tersebut, lanjutnya, rakyat terutama kalangan masyarakat pesisir wajib dilibatkan agar negara juga tidak menjadi semena-mena.

Abdul Halim menginginkan agar BUMN bidang perikanan dimaksimalkan dan ditata ulang, mulai dari audit aset serta modal usaha.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa BUMN perikanan telah mendapatkan penyertaan modal negara sejak APBN-P tahun 2015.

Kiara juga menyatakan, prioritas pembiayaan permodalan bagi nelayan seharusnya berasal dari APBN/APBD, bukan dibebankan kepada perbankan yang dinilai bakal menjeratkan utang kepada nelayan.

“Yang dibutuhkan rakyat pesisir adalah kehadiran negara melalui fasilitasi APBN, sehingga usaha-usaha produktif rakyat bisa menjadi katalisator kesejahteraan,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.

Sebaliknya, menurut dia, dana dari perbankan kerap menjadi penyebab hilangnya kepemilikan masyarakat lokal atas sumber daya alamnya, seperti nelayan yang di sejumlah tempat menjadi kehilangan wilayah tangkapnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan sejumlah kasus di mana pembudi daya ikan atau komoditas kelautan lainnya menjadi berkonflik dengan perusahaan swasta.

Bantuan bagi nelayan, lanjutnya, seharusnya dalam bentuk pelayanan yang prima atau fasilitasi tunai langsung kepada masyarakat yang diberi pendampingan, yang diprioritaskan dari APBN/APBD.

Untuk itu, Sekjen Kiara juga menginginkan agar pemerintah pusat dan pemda juga perlu menyegerakan penyusunan kebijakan dan strategi turunannya untuk menjabarkan bantuan nelayan dari anggaran negara.

Strategi tersebut juga diharapkan mencakup bagaimana pemerintah pusat dan pemda dapat bersinergi dengan memaksimalkan BUMN Perikanan sebagai alat utama di berbagai daerah guna menyerap hasil perikanan yang dapat meningkatkan pula kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

loading...
Styaningrum
By Styaningrum May 25, 2016 14:18