Pelayanan di Pelabuhan Jadi Fokus Tim Saber Pungli

JAKNEWS, Tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) akan terus melanjutkan kerjanya memberantas pungli, khususnya di pelabuhan.

“Ada titik-titik yang paling utama adalah masalah ‘dwelling time’, sehingga otomatis pelabuhan menjadi target utama kita,” kata kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Sejak diluncurkan pada 11 Oktober 2016 lalu, tim saber pungli sudah melakukan 81 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menerima sekitar 22 ribu laporan pungli dari masyarakat.

“Saber pungli tetap jalan saja terus karena operasinya kan harus OTT. Jadi kendalanya hanya bagaimana kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti, ada transaksi, sekarang jumlahnya 81 (OTT), sudah lumayan,” tambah Tito.

Polisi sendiri menurut Tito sudah menangani 299 perkara terkait pungli.

“Kalau tadi (OTT) kan di (bidang) umum, di Polri sendiri ada 299 kasus yang kita lakukan. Terbanyak di bidang lalu lintas dan di bidang reserse dan di bidang sabhara (fungsi pelayanan masyarakat),” tambah Tito.

Dalam ratas tersebut, pemerintah juga mengevaluasi capaian paket reformasi hukum tahap I, antara lain penerapan pelayanan publik berbasis elektronik.

“Kemudian setelah itu pelayanan publik yang mendasar, misalnya, KTP, sertifikat tanah, pelayanan lalu lintas. Kita targetkan 2017 ini kalau bisa ada tambahan lagi untuk SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) online. Kami upayakan 2017, tapi kalau belum tuntas ya 2018,” ungkap Tito.

Tito ingin agar pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik itu dapat dituntaskan di seluruh Polres yang berjumlah 455 Polres.

“Sementara di tingkat Polda sudah online, namun tingkat Polres terutama di Polres-polres terpencil, ada ‘bandwidth’ (pita lebar) yang kurang, nah hambatannya di situ,” jelas Tito.

Selain evaluasi pencapaian agenda reformasi hukum tahap II, dalam ratas tersebut juga disampaikan tiga agenda reformasi hukum tahap II yant terdiri atas penataan regulasi, pemberian bantuan hukum dan pengembangan polisi masyarakat (polmas).

“Polmas itu adalah upaya proaktif kepolisian untuk melakukan pencegahan. Jadi kalau ada masalah, kita harus cegah dengan cara anggota polisi di level terbawah itu dibentuk Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di tiap desa untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalah,” tambah Tito.

Tujuannya adalah jangan sampai muncul menjadi peristiwa gangguan ketertiban masyarakat seperti keributan dan kejahatan.

“Kemudian di tingkat menengah ada Polres, ada satuan Binmas (bina masyarakat). Polda ada Dirbinmas. Mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan rutin dengan tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen masyarakat lainnya seperti pemerintah, satuan TNI, Pemda dalam rangka menyelsaikan persoalan-persoalan dapat menjadi gangguan kamtibmas,” tutur Tito.

loading...
Styaningrum
By Styaningrum January 17, 2017 19:03