Walhi Beri Presiden Jokowi Rekomendasi Moratorium Terkait Kehutanan

JAKNEWS, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang serta memperkuat kebijakan moratorium terkait pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut di berbagai daerah.

Siaran pers Walhi yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan, selama masa moratorium yang telah dimulai sejak diterbitkannya Inpres No 10/2011 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini, dinilai tujuan utama dari kebijakan moratorium belum berhasil.

Menurut LSM lingkungan hidup tersebut, hal itu dapat diindikasikan antara lain dari belum terwujudnya pembenahan tata kelola sumber daya alam khususnya di sektor kehutanan, serta masih terjadinya kebakaran lahan gambut pada 2015 dan 2016 menegaskan masih banyak PR yang harus diselesaikan.

Walhi mengemukakan, sejak 2000, pihaknya telah desakan moratorium atau jeda tebang bagi industri-industri penebangan kayu, yang didorong oleh semakin meningkatnya laju deforestasi yang berkumulasi pada krisis lingkungan hidup di Indonesia.

Setelah Inpres No 10/2011, SBY kembali memperpanjang kebijakan moratorium melalui Inpres No 6/2013, hingga dua tahun berikutnya.

Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan kebijakan melanjutkan moratorium melalui Inpres No 8/2015 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut.

Inpres ini juga bertujuan menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dalam kerangka menurunkan emisi dari deforestasi serta degradasi hutan.

Walhi mengkritik karena Inpres tersebut hanya memiliki semangat memperpanjang moratorium untuk dua tahun lagi, sementara secara substansi masih jauh dari menjawab problem pokok dan struktural dari carut marutnya pengelolaan sumber daya alam kita.

Untuk itu, Walhi mendesak Presiden memperpanjang dan menambah kebijakan moratorium itu hingga rentang waktu minimal 25 tahun bagi perizinan di semua sektor sumber daya alam seperti perkebunan sawit, kebun kayu, dan industri tambang dengan capaian yang jelas dan terukur.

Walhi menilai jeda pemberian izin dalam kurun waktu minimal 25 tahun itu merupakan waktu yang cukup untuk melakukan pembenahan tata kelola sumber daya alam Indonesia dan menyelesaikan konflik struktural sumber daya alam.

Dalam kurun waktu minimal 25 tahun moratorium, pemerintah diminta harus aktif melakukan tindakan yang jelas dan terukur untuk penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, pengembalian, perlindungan dan pengakuan atas wilayah kelola rakyat, serta pemulihan kawasan ekosistem esensial yang telah mengalami pengrusakan untuk kepentingan industri ekstraktif dan industri berbasis lahan.

Walhi memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, semua hutan hujan di dataran rendah akan rusak apabila tidak segera diambil langkah-langkah perubahan radikal.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo meminta pemerintah tidak memperpanjang moratorium pembukaan hutan dan lahan gambut yang akan berakhir pada 13 Mei 2017 karena regulasi yang tertuang dalam Inpres No. 8/2015 tersebut dinilai menghambat investasi.

“Tidak usah diperpanjang karena (regulasi) tersebut menghambat investasi. AS saja mati-matian menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Masa kita malah hambat investasi,” kata Firman, Senin (8/5).

Menurut politisi Partai Golkar itu, investasi merupakan bagian penting bagi perekonomian dan penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga dan melindungi investasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

loading...
Styaningrum
By Styaningrum May 15, 2017 13:34