HIPMI Sebut Uji Materi Tidak Mengurangi Kepastian Hukum Pengampunan Pajak

JAKNEWS, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan upaya uji materi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap UU Pengampunan Pajak dinilai bakal tidak mengurangi kepastian hukum dari produk legislasi tersebut.

“Masalah yang perlu dicermati oleh pemerintah sekarang adalah agar proses ‘judicial review’ (uji materi) ini tidak meresahkan atau mengganggu psikologis warga negara yang memanfaatkan ‘tax amnesty’ (pengampunan pajak),” kata Ketua Hipmi Tax Center (Pusat Pajak) Ajib Hamdani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Apalagi, menurut Ajib Hamdani, kebijakan tersebut juga bakal berlangsung dengan realtif singkat dengan tarif pengampunan pajak akan naik per tiga bulan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah selayaknya dapat memberikan edukasi, dan sosialisai kepada warga negara untuk dapat memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak yang hanya berlaku sekali seumur hidup itu.

“Pemerintah harus menggandeng para ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) pengusaha dalam sosialisasi, edukasi, dan meyakinkan kepada seluruh warga negara bahwa ‘tax amnesty’ (pengampunan pajak) adalah kesempatan sekali seumur hidup yang sangat layak dimanfaatkan,” paparnya.

Ajib juga meyakini bahwa adanya uji materi itu juga akan memperkuat legitimasi produk perundangan tersebut, dan juga mempertegas bahwa UU yang telah disahkan belum lama ini bukanlah merupakan jalan keluar bagi koruptor.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan bersama dengan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan empat warga negara menggugat UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (13/7).

Secara keseluruhan terdapat 11 pasal yang digugat ke Mahkamah Konstitusi antara lain Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23.

Terdapat 21 alasan gugatan terhadap UU Pengampunan Pajak yang diantaranya karena dianggap merupakan praktik legal pencucian uang, memberikan prioritas dan keistimewaan kepada pengemplang pajak serta memarjinalkan para pembayar pajak yang taat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan turunan program pengampunan pajak akan menjawab persoalan mengenai repatriasi modal dan deklarasi aset yang memiliki kerumitan tersendiri.

“PMK kami harus bisa menjawab skema yang ‘complicate’, untuk bisa diterjemahkan dalam pelaksanaan ‘tax amnesty’,” kata Bambang saat mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (14/7).

Bambang menjelaskan PMK tersebut harus bisa menjawab segala kemungkinan kerumitan yang mungkin timbul, karena skema kepemilikan modal dan aset di dunia keuangan saat ini menimbulkan kesulitan bagi otoritas untuk melakukan pelacakan.

Styaningrum
By Styaningrum July 15, 2016 13:25