IPT: Negara Bersalah Atas 10 Kejahatan HAM Berat Dalam Kasus 1965

JAKNEWS, Hasil keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag mengatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966.

“Tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung sepenuhnya di bawah tanggung jawab Negara Indonesia,” ungkap Ketua Hakim IPT 1965, Zak Yacoob, lewat rekaman video yang diputar di YLBHI, Jakarta, Rabu (20/07). Sepuluh kejahatan HAM berat tersebut merupakan pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.Yacoob menjelaskan bahwa ‘kejahatan terhadap kemanusiaan,’ dilakukan negara kepada masyarakat Indonesia dengan ‘sistematis, diam-diam tapi meluas.’ Sidang Pengadilan Rakyat Internasional, IPT 1965, berlangsung pada 10 hingga 13 November 2015 lalu. Di hadapan dua hakim internasional, sebanyak 10 orang sudah menjadi saksi untuk ‘mengungkap kebenaran’ terhadap apa yang terjadi pasca tragedi 1965. Sejumlah penelitian menyebutkan ratusan ribu orang jadi korban pada 1965-1969. Dalam keputusan IPT 1965, Yacoob mengatakan kejahatan kemanusiaan tersebut dilakukan kepada “para pemimpin PKI, anggota atau simpatisannya, loyalis Sukarno, dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), serikat buruh, serikat guru, dan khususnya kalangan Tionghoa atau yang berdarah campuran. Ini dapat digolongkan dalam genosida.”

“Karena tindakan ini diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu, dengan tujuan khusus untuk menghancurkan sekelompok, sebagian atau seluruhnya. Tindakan tersebut menyangkut sejumlah tindakan yang tertera dalam Konvensi Genosida 1948.” Sebagai rekomendasi Yacoob minta pemerintah Indonesia “meminta maaf kepada semua korban, penyintas, dan keluarga mereka untuk peran negara dalam semua kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan lain yang terjadi di Indonesia terkait dengan peristiwa 1965 dan sesudahnya.” IPT 1965 pun meminta pemerintah melakukan “penyidikan dan mengadili semua pelanggaran kemanusiaan.”Pemerintah pun diminta untuk “memberikan kompensasi dan santunan yang memadai kepada korban dan penyintas.”

IPT juga minta “pemerintah agar melakukan rehabilitasi untuk korban dan penyintas serta menghentikan pengejaran (persekusi) yang masih dilakukan oleh pihak berwajib, atau menghilangkan pembatasan-pembatasan bagi para korban dan penyintas, sehingga mereka dapat menikmati sepenuhnya hak asasi manusia seperti yang dijamin oleh hukum Indonesia dan internasional.”

Styaningrum
By Styaningrum July 20, 2016 21:36 Updated