Kejati Periksa Ketua Baleg DPRD Jeneponto

JAKNEWS, ejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto termasuk Ketua Badan Legislasi Andi Mappatunru.

“Dia diperiksa hari ini untuk tersangka lainnya serta saksi lainnya yang sedang didalami oleh penyidik,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi, di Makassar, Kamis.

Andi Mappatunru yang diperiksa sebagai saksi itu, juga salah satu tersangka dalam kasus ini.

Mappatunru dihadirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peran dari 29 anggota DPRD Jeneponto lainnya yang saat ini sedang didalami.

“Dari keterangan saksi nanti kami akan tahu apakah anggarannya digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” ujar dia pula.

Berdasarkan hasil temuan penyidik dalam kasus ini, terdapat indikasi fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada tahun 2012.

Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

“Inilah yang kami dalami kembali, karena diduga masih ada legislator lain yang juga ikut mengerjakan proyek itu,” ujar Noer.

Tim penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi Jeneponto yang ternyata fiktif. Pencairan dana dan proyek dikerjakan pada 2013.

Dalam laporan pertanggungjawaban ditemukan adanya ketidaksesuaian fisik proyek dengan kondisi di lapangan. Laporan dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.

Beberapa proyek juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Sejumlah legislator diduga ikut mengerjakan proyek tersebut.

Dana aspirasi dianggarkan Rp23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di 35 daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten ini.

Hasil penyidikan ditemukan mekanisme pengusulan anggaran, persetujuan hingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan prosedur.

Styaningrum
By Styaningrum April 8, 2016 02:39