Kiara Minta Pemerintah Fokuskna Anggaran Perikanan Bagi Nelayan Kecil

JAKNEWS, Fokus anggaran pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan selayaknya ditujukan terutama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan kecil, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

"Bekerja secara nyata atasi ketidakmandirian perikanan nasional, khususnya nelayan skala kecil. Dalam jangka pendek, alokasikan anggaran untuk menyelesaikan satu-persatu permasalahan ketidakterhubungan hulu ke hilir di sektor perikanan, khususnya nelayan kecil," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, ujar dia, langkah yang harus dilakukan segera juga dengan menutup kran impor yang berimplikasi mematikan usaha pengolahan ikan skala kecil dan menengah.

Sekjen Kiara juga mengutarakan harapannya agar pemerintah untuk membuka akses pasar guna produk perikanan yang bisa dihasilkan dalam negeri dan bersamaan dengan itu menutup impor produk perikanan sejenis misalnya ikan kembung.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan tingkat suku bunga diturunkan sebagai upaya melonggarkan nelayan tradisional, terutama dalam rangka pergantian alat tangkap cantrang.

"Saya mengharapkan perbankan bisa menurunkan suku bunga pinjaman dan memberikan kelonggaran pada nelayan-nelayan eks-cantrang di pantura, sehingga dapat mengganti alat tangkapnya dengan yang ramah lingkungan," katanya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KKP 2016 di Jakarta, Senin (30/5).

Susi juga mengharapkan pemerintahan daerah (pemda) di seluruh Tanah Air dapat berfokus dalam membantu nelayan tradisional guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Saya meminta pemda juga bisa mendorong agar seluruh nelayan harus mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Indonesia, dan tidak melakukan penjualan di tengah laut," katanya.

Sedangkan terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk sinergi lintas sektor dan sinergi pusat dan daerah, Susi meminta pemda turut mengawal pelaksanaan program sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pencapaian.

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan maka tidak akan ada lagi aset yang mangkrak terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Sebagaimana diwartakan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemerintah dapat benar-benar memfasilitasi nelayan kecil di berbagai daerah terutama terkait masalah keterbatasan modal yang diperlukan untuk melaut.

"Beri asistensi dan fasilitasi kepada nelayan atau koperasi yang memiliki keterbatasan modal dan informasi," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik dan menambahkan, hal tersebut akan membuat pelaku usaha perikanan baik kecil hingga menengah secara nasional dapat meningkatkan kapasitas produksinya.

Styaningrum
By Styaningrum June 6, 2016 11:36