KPK Minta (Plt) Gubernur Riau Selesaikan Kasus Stadion Utama

JAKNEWS, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pelaksana Tugas Arsyadjuliandi Rachman menyelesaikan kasus Stadion Utama Riau mengingat telah lama kasus ini bergulir dan tidak kunjung terselesaikan.

"Stadion sudah lama dibiarkan seperti itu, kok tega membiarkan fasilitas yang ada tidak digunakan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Riau, Rabu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyamakan kasus Stadion Utama Riau dengan kasus hambalang yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

"Sangat disayangkan apabila fasilitas yang ada dibiarkan begitu saja, seharusnya stadion dapat segera digunakan untuk olahraga oleh masyarakat," tuturnya.

Menurut dia, anggaran untuk pembangunan sadion sudah banyak menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Dia mengatakan kedatangannya juga sekaligus memberi peluang kepada Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman agar bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihaknya sudah membawa surat rekomendasi untuk penyelesaiannya langsung dari Ketua KPK Agus Raharjo.

"Sekarang kami meminta gububernur untuk segera memanfaatkannya, KPK tidak dalam posisi menghentikan penggunaannya, sekarang kita bicara efisiensi aset sudah disana uang pemerintah sudah keluar, mari kita menata itu kembali lagi," Saut menambahkan.

Mengenai serah-terima itu, kata dia, tentu harus sesuai dengan prosedur.

Menurut dia, kedatangan KPK ke Provinsi Riau diselenggarakan dengan sejumlah latar belakang diantaranya berulang kembali kasus korupsi di daerah setempat.

Selain mengamati masalah anggaran KPK juga menyoroti kuatnya campur tangan yang terjadi dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan di Provinsi Riau.

"Saya menghimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara Provinsi Riau untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel," ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan segenap pimpinan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang terkait seperti Ketua DPRD, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota.

Styaningrum
By Styaningrum April 13, 2016 21:39