Mekanisme Pengawasan Eksternal Intelijen

JAKNEWS | Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan Tim Pengawas Intelijen DPR yang akan disahkan, merupakan mekanisme pengawasan penyelenggara intelijen dari eksternal dan bekerja ketika lembaga penyelenggara intelijen menyalahi aturan.

“Ini pengawasan eksternal karena kalau internal, Badan Intelijen Negara memiliki sendiri seperti Direktorat Jenderal dan Dewan Kehormatan,” kata Hanafi Rais di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan mekanisme tim itu bekerja ketika lembaga penyelenggara intelijen menyalahi aturan Undang-Undang dan apabila ada laporan dari masyarakat.

Menurut dia, rencana pengesahan tim tersebut dalam Rapat Paripurna pada Selasa (26/1) bukan dipercepat karena peristiwa bom di Jalan MH Thamrin pada Kamis (14/1).

“Justru ini sudah lambat karena konstitusi mengamanatkan Tim Pengawas sejak 2011,” ujarnya.

Politikus PAN itu menjelaskan contoh kasus yang akan ditangani tim tersebut seperti salah tangkap dan salah tahan serta melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan.

Menurut dia, tim itu akan melakukan rapat rutin sesuai rancangan tata tertib dan cara kerjanya bisa melakukan rapat tertutup serta bisa memanggil siapapun.

“Bisa memanggil siapapun misalnya penyelenggara intelijen, orang terkait dengan itu dan pakar sekalipun. Semua rahasia negara akan dijaga sesuai sumpah dan tertutup,” katanya.

Styaningrum
By Styaningrum January 26, 2016 05:00