Mendikbud Kritisi Kecilnya Alokasi APBD Pendidikan Di Papua

JAKNEWS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam rapat koordinasi perencanaan pendidikan Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, mengkritisi kecilnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar Rp100 miliar dari total APBD 2015 Provinsi Papua Rp11,94 triliun.

“Papua APBD Rp11 triliun, yang dialokasikan untuk pendidikan cuma Rp100miliar. Bagaimana mungkin (pendidikan maju) kalau tidak sampai satu persen APBD (dialokasikan) untuk pendidikan,” ujarnya usai mengikuti rapat yang juga diikuti antara lain oleh Menristek Dikti M Nasir serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil itu.

Kecilnya alokasi dana pendidikan yang terangkum dalam data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua yang disusun Kemdikbud, merupakan salah satu dari tiga kendala percepatan pendidikan di Papua, selain akses dan mutu.

Dengan anggaran tersebut, Papua menempati posisi terakhir sebagai provinsi di Indonesia dengan prosentase alokasi APBD terendah untuk pendidikan yakni 0,84 persen, di mana setiap siswa hanya mendapat Rp165 ribu per tahun.

Kondisi ini menjadi penyebab buruknya fasilitas pendidikan di Papua, di mana dari 3.157 satuan pendidikan dasar hingga menengah, tercatat 7.628 ruang kelas SD rusak dan 2.388 lainnya tidak bisa dipakai, demikian pula 2.246 ruang kelas SMP rusak dan 383 lainnya tidak bisa dipakai.

“Rapor merah” kondisi pendidikan di Papua juga bertambah dengan rendahnya angka partisipasi siswa pada 2015, di mana dari 399.437 siswa SD, 43,3 persen tidak hadir; dari 116.034 siswa SMP, 58,7 persen tidak hadir; dari 91.546 siswa SMA/SMK, 64,4 persen tidak hadir.

Bahkan, angka buta huruf (tunaaksara) di Papua menempati peringkat tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia yakni 28,61 persen, sangat jauh di atas angka nasional sebesar 3,7 persen.

“Kita melihat ini adalah rapor merah, dan akan menjadi langkah awal untuk perbaikan pendidikan di Papua,” ucap Anies, menegaskan.

Dengan menunjukkan data neraca pendidikan tersebut, ia berharap Pemprov Papua dapat bertanggung jawab karena sejak otonomi daerah pada 2001, pendidikan termasuk fasilitas sekolah dan guru, bukan merupakan aset Kemdikbud.

“Dengan melaporkan data ini, sekarang bupati dan wali kota jadi mendapat tekanan (untuk memperbaiki pendidikan). Jadi kalau ada sekolah rusak itu (tanggung jawab) pemda karena aset daerah,” ujar Anies.

Styaningrum
By Styaningrum July 15, 2016 13:36